Larangan Kelas Jauh dari DIKTI

Sejak sembilan tahun silam Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Depantemen Pendidikan Nasional menyebarkan surat larangan kelas jauh (tanggal 22 September 2000, Nomor: 2630/D/T/2000) yang ditandatangani oleh Direktur Dikti Satryo Soemantri Brodjonegoro (NIP 130889802).

Ada empat hal penting dalam surat tersebut, yaitu:

TKI & Balai Bahasa Kalsel

Oleh Sainul Hermawan

Balai Bahasa berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, berada di bawah Pusat Bahasa. Dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis dan administratif Balai Bahasa dibina oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Bahasa. Sementara itu, Pusat Bahasa berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Departemen Pendidikan Nasional, berada di bawah Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Bahasa (termasuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Grafika Indonesia, Pusat Perbukuan, Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, dan Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan) bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

Contreng atau Conteng?

Oleh Sainul Hermawan

Beberapa hari ini saya bingung sendiri melacak asal kata contreng yang dipopulerkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat. Ternyata kata itu berasal dari bahasa Sunda meski ketua KPU sendiri dari Banjar. Jadi, kata Dr. Dwi Atmono, dosen FKIP Unlam asal Sunda, kata contreng berarti membubuhkan tanda centang (seperti huruf V dengan ekor yang agak panjang) pada permukaan kertas.

Kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata contreng tak akan kita temukan di dalamnya. Yang bisa kita temukan adalah kata conteng. Lantas apakah kata contreng salah dan KPU perlu disalhakan telah menyosialisasikan istilah yang baik dan benar menurut kaidah bahasa Indonesia yang baku? Atau sebaliknya, yang tak lengkap justru KBBI sebagai pedoman penggunaan kata-kata baku dalam berbahasa? Ini saat yang tepat untuk membicarakan duduk persoalan yang sebenarnya.

Bahasa Soal Ujian di Sekolah Dasar

Oleh Sainul Hermawan

Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Dr Anggani Sudono telah menyosialisasikan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN, bukan UN) di Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan, Senin (3/12/2007). Dalam kesempatan itu dia mengatakan, bahwa paling lambat pada Desember tahun ini para guru harus sudah mendapat pelatihan membuat soal. Soal UASBN  bagi siswa kelas akhir di SD sebagian besar atau 75 persen dibuat daerah, sementara sisanya disusun Pusat Penilaian Pendidikan (Puslindik). Pelatihan ini dimaksudkan agar soal ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) sesuai dengan yang digariskan BSNP (Baca ”Guru SD Harus Belajar Bikin Soal,” Bpost, 5/12/2007).

Manusia Banjar dalam Peribahasanya

Oleh Sainul Hermawan

Judul Buku    : Kamus Peribahasa Banjar
Penulis           : Tajuddin Noor Ganie
Penerbit         : Rumah Pustaka Folklor Banjar
Tahun             : 2006

Prolog

Karakteristik mentalitas masyarakat dapat dilihat melalui berbagai produk budayanya, seperti arsitektur, tata kota, tata busana, tata boga, tata estetika kesenian, buku-buku, bahasa, dan peribahasanya.

1.353 peribahasa Banjar yang dihimpun Tajuddin Noor Ganie dari dokumen peribahasa yang sebagian telah dihimpun oleh Abdul Jebbar Hapip, Durdje Durasid, dan Rustam Effendi (Ungkapan dan Peribahasa Banjar, 1994); Ahmad Makkie dan Syamsiar Seman (Peribahasa dan Ungkapan Tradisional Bahasa Banjar, 1988), dapat menjadi rujukan untuk memahami masyarakat Banjar karena salah satu arti penting peribahasa Banjar, menurut Ganie (2005: 69), adalah keberadaannya sebagai fakta mentalitas, kesadaran budaya bersama, dan fakta sosial etnis Banjar.

Bahasa Iklan Politik

Oleh Sainul Hermawan

Realitas iklan politik adalah representasi dari kehidupan nyata dengan segala macam kerumitannya yang selalu gagal dibingkai dengan seksama. Iklan politik menyederhanakan kehidupan yang kompleks. Karena itulah, antara lain, iklan politik bukan sekadar sugestif dan persuasif, melainkan juga manipulatif. George Orwell dalam esainya yang terkenal berjudul Politics and the English Language (1946) menyatakan bahwa bahasa politik dalam iklan-iklan politik sebagian besar terdiri atas pendapat-pendapat yang patut dipertanyakan dan ungkapan-ungkapan yang tidak jelas. Bahasa politik dirancang untuk membuat dusta terdengar benar dan omong kosong terdengar meyakinkan.

Bahasa Korupsi

Oleh Sainul Hermawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) boleh garang sebagai kucing untuk menerkam (meski katanya masih pilih kasih) koruptor di Indonesia yang dianalogikan dengan tikus, tapi tikus-tikus koruptor di Indonesia bukan manusia yang berotak udang (kata Iwan Fals). Mereka cerdik bukan hanya dalam mengatur bagaimana sebuah tindakan yang sebenarnya perbuatan korupsi menjadi samar dan sulit diendus, tetapi juga jago mengolah bahasa untuk berkelit dari jeratan pajak dan indikasi bahasa korupsi.

Misalnya, di depan sebuah kantor di salah satu kota di Kalimantan Selatan, ada spanduk berbahasa Banjar yang bunyinya begini, “Biar haja proyek kada bahonor lagi, kami tatap bagawi sasuai aturan.” Dalam bahasa Indonesia, terjemahan bebasnya kurang lebih begini, “Meskipun proyek tak berhonor, kami tetap mengerjakannya sesuai aturan.” Bahkan, kalau kita memasuki kantor walikota di kota itu, kita akan menemukan tulisan-tulisan di dinding kantor itu untuk tidak menerima suap, melakukan pungli, dan semacamnya. Tetapi, itu bukan jaminan bahwa perbuatan kotor telah sepenuhnya sirna dari kantor itu? Tulisan jadi sekedar anjuran dan sarana kamuflase selama transparansi tidak dilakukan dan tak ada mekanisme kejujuran yang andal.

Sama Kata Beda Dunia

Oleh Sainul Hermawan

Deborah Tannen pernah berteori bahwa perempuan dan laki-laki memiliki persepsi yang berbeda terhadap dunia yang dihadapinya karena mereka punya kata yang berbeda. Lelaki lebih akrab dengan bahasa yang singkat, langsung, dan bahkan kasar, sementara perempuan sebaliknya. Banyak pemikir bahasa yang kemudian menggenalisir pendapatnya bahwa sampai pada gagasan bahwa beda kata beda budaya dan begitu pula sebaliknya.

Teori Tannen tentu tak sejalan dengan kenyataan yang dihadapi orang Banjar di Banjarmasin dan sekitarnya. Sebagian kosa kata dalam bahasa mereka yang sama persis dengan bahasa Indonesia mengantarkan pikiran orang Banjar (baca: orang yang rutin berbahasa Banjar dan masih awam berbahasa Indonesia) dan orang Indonesia (baca: orang Banjar ataupun orang pendatang di Banjar yang awam bahasa Banjar dan lebih nyaman berbahasa Indonesia) pada angan-angan makna yang berbeda.

Kalau orang Indonesia mustahil membayangkan turun ke atas, di Banjar itu bisa terjadi karena turun dalam bahasa Banjar berarti berangkat. Orang Banjar bisa turun ke atas bukit tetapi orang Indonesia harus turun dari bukit. Kedua kata itu sama rupa, sama bunyi, tetapi beda arti.