Kebudayaan suatu bangsa antara lain bisa dilihat dari bahasa peraturan yang ada di dalamnya. Walau kitab hukum dan perundangan dibuat dengan serius, ternyata ada juga yang isinya unik, lucu dan konyol. Mari kita baca persoalan tersebut. read more…
Judul : Teori Sastra, dari Marxis sampai Rasis
Penulis : Sainul Hermawan
Tebal : 220 hal
Tahun: 2005
Penerbit: PBS FKIP Unlam Banjarmasin
Teori sastra merupakan salah satu bagian dari tiga bidang studi sastra. Dua bidang yang lainnya adalah sejarah sastra dan kritik sastra. Sejak lama ketiganya dipandang saling berkaitan erat dalam pengertian ketiganya tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan bidang yang lain dalam memahami fenomena kesastraan. read more…
Buku ini adalah kumpulan tulisan saya dari beragam sumber, mulai dari jurnal ilmiah, makalah yang tidak dipublikasikan, sampai tulisan yang telah dipublikasikan di harian yang terbit di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) dan sekitarnya. Dengan kata lain, buku ini adalah kumpulan laporan penelitian yang saya lakukan dari 2004 sampai 2008. Upaya pengumpulan ini bertujuan utama untuk menyediakan bahan ajar bagi mahasiswa yang mengikuti perkualiahan Kritik Sastra (ABIN 272, kode ini dalam proses berubah jadi kode baru, bukan lagi dalam nama matakuliah yang sama, meski isinya akan tetap demikian sebagai salah satu dari tri tunggal ilmu sastra) di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah (PBSID), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Kalsel. read more…
Pada awalnya buku ini hendak diberi judul Kritik Sastra Kalimantan Selatan 2005-2007. Dengan demikian judul buku ini dapat dibaca pada dua tataran sekaligus. Pertama, pada tataran informatif, ia berarti sekadar menginformasikan bahwa buku ini berisi esai kritik sastra terhadap beberapa karya sastra para sastrawan di Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2005-2007. Kritik di sini tidak perlu dipandang sebagai tindakan hebat yang secara asimetris dan tidak langsung meletakkan sang kritikus pada posisi yang lebih tinggi. read more…
Orang-orang Tionghoa sendiri hampir tidak pernah bercerita mengenai diri mereka sendiri, informasi yang lebih mendalam mengenai mereka terpaksa tetap hanya dapat diperoleh dari penuturan orang lain.
Tragedi kemanusiaan 13-14 Mei 1998 mendorong banyak kalangan untuk melakukan refleksi mengenai hubungan antraetnis, terutama antara orang non-Tionghoa yang mengklaim dirinya sebagai pribumi dan orang Tionghoa yang diklaim oleh kalangan pribumi itu sebagai non-pribumi. read more…
Percaya atau tidak. Di sudut pelosok provinsi ini, pernah ada seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru yang menghadapi dilema hidup saat harus menyikapi korupsi di tempat kerjanya. Dilema itu selalu menghantuinya, karena sebelum menjadi PNS ia berusaha memantapkan niat lillahita’ala untuk tidak mencelupkan jari sedikit pun ke kubangan korupsi. read more…
Oleh Sainul Hermawan
Kalau kita mau menyadari bahwa TV dapat memberi banyak dampak bagi anak kita, orangtua sebaiknya memperhatikan beberapa hal.
Televisi (TV) kini telah menjadi keniscayaan dalam masyarakat. Kehadirannya juga membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, masyarakat dipuaskan oleh tayangan hiburan ataupun informasi. Tetapi di sisi lain, TV dikecam karena tayangan yang kurang bisa diterima masyarakat atau individu tertentu. read more…
Oleh Sainul Hermawan
Cerita usang itu berulang lagi. Pusat Bahasa Depdiknas hendak mengatur penggunaan bahasa di ruang publik melalui Undang Undang (UU), dengan beragam sanksi dan denda. Alasannya adalah pengutamaan Bahasa Indonesia dalam segala sektor kehidupan seperti terjadi di negara lain, di antaranya di Korea dan Jepang (BPost: ‘Pakai Bahasa Asing Bisa Dipenjara’, edisi 8 Januari 2006).
Kenapa kita selalu begini: melihat apa yang seragam di tempat lain sebagai kebaikan yang hakiki tanpa lebih jauh mempertimbangkan, apakah budaya bangsa kita memang punya akar historis yang sama dengan bangsa yang hendak kita tiru? read more…
Adaptasi oleh Sainul Hermawan
Linda St. Cyr dalam artikelnya How to teach poetry to kids (akses 24 Maret 2009) menyatakan bahwa anak-anak suka dengan kata-kata, rima, irama, dan nada. Mereka sebenarnya adalah para pecinta puisi. Ibu mereka sebenarnya telah mengajarkan puisi saat mereka dilahirkan dengan cara mengidungkan lagu nina bobo dan membacakan cerita saat anak-anam mereka akan tidur. Sepajang bunyi itu berima dan berirama, bunyi-bunyi itu akan terus melekat dalam pikiran. read more…
Oleh Sainul Hermawan
Balai Bahasa berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, berada di bawah Pusat Bahasa. Dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis dan administratif Balai Bahasa dibina oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Bahasa. Sementara itu, Pusat Bahasa berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Departemen Pendidikan Nasional, berada di bawah Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Bahasa (termasuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Grafika Indonesia, Pusat Perbukuan, Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, dan Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan) bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. read more…
Oleh Sainul Hermawan
Beberapa hari ini saya bingung sendiri melacak asal kata contreng yang dipopulerkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat. Ternyata kata itu berasal dari bahasa Sunda meski ketua KPU sendiri dari Banjar. Jadi, kata Dr. Dwi Atmono, dosen FKIP Unlam asal Sunda, kata contreng berarti membubuhkan tanda centang (seperti huruf V dengan ekor yang agak panjang) pada permukaan kertas.
Kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata contreng tak akan kita temukan di dalamnya. Yang bisa kita temukan adalah kata conteng. Lantas apakah kata contreng salah dan KPU perlu disalhakan telah menyosialisasikan istilah yang baik dan benar menurut kaidah bahasa Indonesia yang baku? Atau sebaliknya, yang tak lengkap justru KBBI sebagai pedoman penggunaan kata-kata baku dalam berbahasa? Ini saat yang tepat untuk membicarakan duduk persoalan yang sebenarnya. read more…
Oleh Sainul Hermawan

Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Dr Anggani Sudono telah menyosialisasikan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN, bukan UN) di Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan, Senin (3/12/2007). Dalam kesempatan itu dia mengatakan, bahwa paling lambat pada Desember tahun ini para guru harus sudah mendapat pelatihan membuat soal. Soal UASBN bagi siswa kelas akhir di SD sebagian besar atau 75 persen dibuat daerah, sementara sisanya disusun Pusat Penilaian Pendidikan (Puslindik). Pelatihan ini dimaksudkan agar soal ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) sesuai dengan yang digariskan BSNP (Baca ”Guru SD Harus Belajar Bikin Soal,” Bpost, 5/12/2007). read more…
Oleh Sainul Hermawan
Judul Buku : Kamus Peribahasa Banjar
Penulis : Tajuddin Noor Ganie
Penerbit : Rumah Pustaka Folklor Banjar
Tahun : 2006
Prolog
Karakteristik mentalitas masyarakat dapat dilihat melalui berbagai produk budayanya, seperti arsitektur, tata kota, tata busana, tata boga, tata estetika kesenian, buku-buku, bahasa, dan peribahasanya.
1.353 peribahasa Banjar yang dihimpun Tajuddin Noor Ganie dari dokumen peribahasa yang sebagian telah dihimpun oleh Abdul Jebbar Hapip, Durdje Durasid, dan Rustam Effendi (Ungkapan dan Peribahasa Banjar, 1994); Ahmad Makkie dan Syamsiar Seman (Peribahasa dan Ungkapan Tradisional Bahasa Banjar, 1988), dapat menjadi rujukan untuk memahami masyarakat Banjar karena salah satu arti penting peribahasa Banjar, menurut Ganie (2005: 69), adalah keberadaannya sebagai fakta mentalitas, kesadaran budaya bersama, dan fakta sosial etnis Banjar. read more…
Oleh Sainul Hermawan

Realitas iklan politik adalah representasi dari kehidupan nyata dengan segala macam kerumitannya yang selalu gagal dibingkai dengan seksama. Iklan politik menyederhanakan kehidupan yang kompleks. Karena itulah, antara lain, iklan politik bukan sekadar sugestif dan persuasif, melainkan juga manipulatif. George Orwell dalam esainya yang terkenal berjudul Politics and the English Language (1946) menyatakan bahwa bahasa politik dalam iklan-iklan politik sebagian besar terdiri atas pendapat-pendapat yang patut dipertanyakan dan ungkapan-ungkapan yang tidak jelas. Bahasa politik dirancang untuk membuat dusta terdengar benar dan omong kosong terdengar meyakinkan. read more…
Oleh Sainul Hermawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) boleh garang sebagai kucing untuk menerkam (meski katanya masih pilih kasih) koruptor di Indonesia yang dianalogikan dengan tikus, tapi tikus-tikus koruptor di Indonesia bukan manusia yang berotak udang (kata Iwan Fals). Mereka cerdik bukan hanya dalam mengatur bagaimana sebuah tindakan yang sebenarnya perbuatan korupsi menjadi samar dan sulit diendus, tetapi juga jago mengolah bahasa untuk berkelit dari jeratan pajak dan indikasi bahasa korupsi.
Misalnya, di depan sebuah kantor di salah satu kota di Kalimantan Selatan, ada spanduk berbahasa Banjar yang bunyinya begini, “Biar haja proyek kada bahonor lagi, kami tatap bagawi sasuai aturan.” Dalam bahasa Indonesia, terjemahan bebasnya kurang lebih begini, “Meskipun proyek tak berhonor, kami tetap mengerjakannya sesuai aturan.” Bahkan, kalau kita memasuki kantor walikota di kota itu, kita akan menemukan tulisan-tulisan di dinding kantor itu untuk tidak menerima suap, melakukan pungli, dan semacamnya. Tetapi, itu bukan jaminan bahwa perbuatan kotor telah sepenuhnya sirna dari kantor itu? Tulisan jadi sekedar anjuran dan sarana kamuflase selama transparansi tidak dilakukan dan tak ada mekanisme kejujuran yang andal. read more…